Hukum Yang Berisi Pengaturan Bentuk Susunan Pemerintahan

  Edukasi
Hukum Yang Berisi Pengaturan Bentuk Susunan Pemerintahan

Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat-alat negara ialah hukum ……

Daftar Isi

1. Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat-alat negara ialah hukum ……

Jawaban:

Hukum tata negara

Penjelasan:

Hukum tata negara adalah Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat-alat negara.

2. Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat-alat negara ialah hukum

Jawaban:

Hukumtatanegara

Penjelasan:

Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.

3. Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat alat negara ialah hukum

hukum yg berisi pengaturan bentuk dan susunana pemerintahan disebut hukum tata negara

4. 1. Peraturan perundangan undangan isinya mengikat secara umum seluruh … 2. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang … 3. Landasan … Artinya penyusunan peraturan hukum harus mengikuti prosedur dan aturan. 4. Peraturan perundang-undangan memiliki sifat … Dan … 5. Peraturan yang lebih … Mengesampingkan peraturan yang lebih … 6. Pentingnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan … Dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. 7. UU merupakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan di dalam … 8. UU dibentuk oleh DPRD dan … 9. Pembuatan Perpu dilaksanakan dikarenakan dalam keadaan … 10. Peraturan pemerintah ditertibkan untuk melaksanakan …

1. Peraturan perundang-undangan isinya mengikat secara umum seluruh bangsanya wajib untuk mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang tertulis di mana telah disetujui oleh berbagai pihak terutama pihak pihak pemerintah yang ditunjuk untuk membuat peraturan perundang-undangan tersebut dan wajib bagi rakyatnya terutama si pembuat perundang-undangan untuk mengikuti dan melaksanakan peraturan tersebut
3. Landasan konstitusional dimana artinya adalah penyusunan peraturan hukum harus mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah
4. Peraturan perundang-undangan memiliki sikap atau sifat yang transparan dan mengikat

5. Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat alat negara ialah hukum​

Jawaban:

tata negara maaf kalo salah

Jawaban:

Hukum hubungan tata negara

Penjelasan:

Hukum hubungan tata negara merupakan hukum yang berisi pengaturan bentuk dan susunan pemerintahan

6. 26. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undanganyang berlaku di Indonesia sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, Undang Undang Dasar1945 …..a. menempati urutan tertinggib. merupakan sumber hukum bagi pemerintahpusatc. landasan hukum penyusunan undang-undangd. satu-satunya sumber hukum tertulis27. Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintahagar UUD 1945 dapat dilaksanakan denganbaik yaitu …a. menyiarkan isi UUD 1945 di dalam acara TVb. mengundang para cendikiawan untukmengkaji isi UUD 1945c. menuliskan isi UUD 1945 hasil amandemendi dalam surat kabard. melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD1945 dalam penyelenggaraan negara​

26.a

27.d

Penjelasan:

maaf kalo salah karena setiap orang pasti punya salah

7. Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat-alat negara ialah hukum ….

Jawaban:

hukum tata negara

Penjelasan:

Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.

jadikan jawaban tercerdas:)

8. 1. Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang …. * a. melalui prosedur yang ditetapkan lembaga tinggi negara berdasarkan Undang-Undang b. melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan c. melalui tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah d. berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku 2. Asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain asas kejelasan tujuan yang berarti …. *a. setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenangb. setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebutc. Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat mengembangkan kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegarad. setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai3.Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara hierarkis. Makna hierarki peraturan perundangan adalah peraturan yang …. *a. lebih rendah menjadi pertimbangan pembuatan peraturan di atasnyab. lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi peraturan di bawahnyac. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengesampingkan Peraturan Perundang-Undangan n yang lebih rendahd. baru disahkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama4. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Peraturan Perundang-Undangan berfungsi, antara lain sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi ¬peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar ….a. diberi sanksi atau hukum ¬sesuai dengan ketentuan yang berlakub. diamati agar tidak mengulang pelanggaran hukum yang samac. dicabut hak hukumnya agar menjadi jera dan hukum ditegakkand. dinasehati dan diberi hukuman yang sesuai dengan keinginan petugas5.Bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang kedudukannya setingkat lebih rendah dari Peraturan Pemerintah menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah …. *a. Peraturan Daerah Provinsib. Peraturan Daerah Kabupaten/Kotac. Peraturan Presidend. Peraturan Bupati/Wali Kota​

Jawaban:

lupa jawabnya

hehe maaf ya jangan marah

9. 4.Seandainya peraturan itu sudah tidak lagiditaati maka yang terjadi adalah ….a. masyarakat akan lebih amanb. tatanan kehidupan menjadi kacauc. kehidupan akan semakin lebih baikd. kehidupan di masyarakat semakintenteram5.Arti penting peraturan perundang-undangan bagi kehidupan warga negara antara lain ..a, meringankan tugas polisib. melindungi hak-hak warga negarac. menjamin hak-hak fakir miskind. menghilangkan penyakit masyarakat6.Suatu perundang-undangan isinya tidak
boleh bertentangan dengan isi undang undang yang lebih tinggi tingkatannya disebut ..a. UU tidak berlaku surutb. asas tingkatan hierarkic. UU tak dapat diganggu gugatd UU yang baru menyampingkan UU yang lama7.Keputusan yang dikeluarkan Presiden yang bersifat khusus disebut…a peraturan pemerintahb. keppresc. undang-undangd. peraturan daerah8.Sikap menaati peraturan perundangundangan nasional dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan dengan cara.a. menyelesaikan masalah dengan kekerasanb. menggunakan sarana umum dengan seenaknyac. melanggar peraturan yang berlakud. menghormati hak milik orang lain9.Peraturan perundang-undangan negarayang sudah tersusun secara sistematisdan hierarki dalam undang-undang sebaiknya….a. boleh dibolak-balik sesuai keinginanb. tidak boleh dibolak-balikdapat dipilih sesuai dengan kepentingand. disamakan kedudukannya10. Aturan-aturan yang telah dibuat olehembaga negara yang berwenang untukdipatuhi oleh selunuh warga negara danberskala nasional dinamakana, tata urutan peraturan perundangundanganb. peraturan pemernntahCperundang-undangan nasiconald. struktur ketatanegaraan nasional11. Apabila rancangan undang-undang yangonaukan oleh Presiden bdak mendapatPernetujuan dari DPR maka rancangantersebuta tidak boleh diajukan dalam persidanganDPR masa itub. boleh diajukan daiam persidangan berikutnyac. harus dibatalkan dan dicabut olehPresidend. tidak boleh disahkan sendiri olehPresiden12.Perhatikan data berikut inil1) Peraturan daerah2) Peraturan presiden3) Ketetapan MPR4) UUD NRI Tahun 19455) OUPerpu6) Peraturan pemerintahTata urutan peraturan perundang-undang-an yang benar menunut UU No. 12 Tahun2011 adalaha. 4,2,3, 5, 6. 1b 4,3.2, 5, 6, 1c. 4,3,5, 6, 2,1d. 4, 1, 2, 3, 5, 613. Peraturan Presiden merupakan peraturanyang dibuat oleh Presiden dalama keadaan danuratD. menyelenggarakan pemerintahannegarac melanggengkan kekuasaannyad. masa-masa pergantan kepemimpinan14 Peraturan pusal wajib ditaati oleha. golongan tertentu sajab. seluruh rakyat IndonesiaC. pemenintah pusatd. masyarakat daerah tertentu saja15. Peraturan yang diletapkan oleh Majelis Pormusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang-sidang yang mereka lakukan dinamakana. keppresb. UUD 1945c.peraturan pemerintah d. Tap MPR16. Langkah pertama dalam penyusunanperaturan pemerintah pusat adalaha. ménetapkan peraturan tersebutb. membuat rancangan peraturarc. mengajukan rancangan ke DPRd. mengesahkan peraturan tersebut 17. UUNo. 12 Tahun 2011 mengatur tentanga komisi pemberantasan korupsib. kedudukan UUD 1945 terhadap peraturan lainnyac pembentukan peraturan perundangundangand. upaya pemberantasan korupsi18. Seseorang mengerti dan taat pada hukumyang berlaku merupakan cerminan perilakua. sadar hukumb. hafal hukum c kebal hukumd. mengerti hukum19. Tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap peraturan perundang undangan nasional adalaha mendukung terbentuknya perundang undanganb. ikut mengawasi pelaksanaannyac. melaksanakan dengan tanggungjawab d memantau dalam proses pembuatan.nya20. Sesearang dikalakan memiliki kesadaranhukum dalam kehidupannya apabilaa. berpendidikan sajana hukumb. hafal tentang hukumc mengerti tentang hukumd. menaati hukum tanpa ada paksaan​

Jawaban:

4.b. tatanan kehidupan menjadi kacau

5.b. melindungi hak-hak warga negara

6.

b.

10. Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat – alat negara ialah hukum…..

Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat – alat negara ialah hukum tata negara. Hukum adalah Hukum aturan yang diberlakukan dan ditetapkan oleh suatu wilayah supaya seluruh masyarakat dapat mentaatinya.

Pembahasan :

Hukum

⇒ aturan yang diberlakukan dan ditetapkan oleh suatu wilayah supaya seluruh masyarakat dapat mentaatinya. Hukum memiliki sifat yang mengikat, sehingga seluruh tingkah laku manusia akan diatur dalam hukum supaya mewujudkan hak-hak manusia di lingkungan sosial.

Di Indonesia penggolongan hukum beranekaragam, mulai dari berdasarkan:

Tempat Berlaku

Hukum nasional yang berlaku pada beberapa bagian wilayah tertentu dari suatu negara;Hukum internasional yang berguna dalam mengatur relasi hukum antar negara di dalam sebuah hubungan internasional;Hukum asing diberlakukan untuk wilayah negara asing;Hukum gereja adalah serangkaian hukum norma yang ditetapkan oleh gereja.

Bentuk

Hukum tertulis merupakan hukum yang telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis seperti UUD, UU, proklamasi.Hukum tidak tertulis ialah hukum yang dipercaya dan sangat dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. Contohnya seperti hukum adat setiap daerah, konvensi, dan lain sebagainya.

Cara Mempertahankan

Hukum material yaitu tipe hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan diberlakukan secara umum;Hukum formal yaitu tipe hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material.

Waktu Berlaku

Hukum ius constitutum alias hukum positif merupakan jenis hukum yang diberlakukan saat ini tetapi hanya sebagian daerah masyarakat tertentu.Hukum ius constituendum alias hukum negatif merupakan jenis hukum yang diharapkan dapat diberlakukan pada waktu yang akan datang;Hukum ius naturale alias hukum alam adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja dan dimana saja dan mulai dari dulu sampai saat ini. Hukum inipun juga berlaku untuk selama-lamanya bagi siapapun juga di seluruh daerah.

Wujud

Hukum objektif adalah hukum yang mengatur tentang keterkaitan antara dua orang atau lebih dan berlaku secara umum;Hukum subjektif yakni hukum yang muncul dari adanya hukum objektif serta berlaku bagi seorang atau lebih.

Isi

Hukum Pidana adalah hukum bagi masayarakt yang melakukan pelanggaran dan kejahatan, serta memuat larangan dan sanksi;Hukum Tata Negara yakni adanya keterkaitan antara negara dengan bagian -bagiannya;Hukum Tata Usaha Negara (administratif) yaitu wajib sebagai bentuk tugas dan kewajiban para pejabat negara;Hukum Internasional adalah keterkaitan antar negara, misalkan hukum perjanjian internasional;Hukum Perdata merupakan hubungan antar individu secara umum. Misalkan seperti hukum perdata, hukum keluarga, hukum perjanjian hukum harta gono gini (kekayaan);Hukum Perniagaan adalah keterkaitan antara individu di dalam sebuah kegiatan perdagangan. Contoh hukum dagang adalah hukum tentang jual beli, hutang piutang, hukum untuk mendirikan perusahaan dagang dan sebagainya.

Sifat

Hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang memiliki paksaan mutlak serta diberlakukan dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun;Hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan jika terdapat pihak-pihak bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam sebuah perjanjian.Pelajari lebih lanjutMateri tentang aparat yang bertugas menegakkan hukum di Indonesia brainly.co.id/tugas/51151835Materi tentang aparat hukum di Indonesia brainly.co.id/tugas/9595081Materi tentang contoh-contoh perilaku patuh terhadap hukum brainly.co.id/tugas/12785949Detail Jawaban

Kelas : 10

Mata Pelajaran : PPKn

Materi : Bab 2 – Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia

Kode Kategorisasi : 10.9.2

#AyoBelajar #SPJ5

11. Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungankekusaan antar alat alat negara ialah hukum …​

Jawaban:

Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat – alat negara ialah hukum hubungan tata negara.

Hubungan tata negara merupakan hukum yang berisi pengaturan bentuk dan susunan pemerintahan.

#Semogamembantu

#Jadikanjawabanterbaik

#Rajinbelajar

12. 14. Salah satu isi dan UUD 1945 adalahsusunan ketatanegaraanyangfundamentalMaksud mengatursusunanketatanegaraan yangfundamental adalaha mengatur seluruh lembaga yang adadi dalam pemerintahan Indonesiab. mengatur pembagian kekuasaanyang mendasar dalam ketata-negaraan IndonesiaC.mengatur sistem kenegaraan yangdianut oleh Indonesiad. mengatur sistem politik yang dianutoleh Indonesia15. Perhatikan hal-hal berikut ini!1) BPUPKI dibentuk2) UUD 1945 disahkan3) Pembentukan Panitia PerancangUndang-Undang Dasar4) “Hukum Dasar” disahkan5) PPKI dibentukSejarah perumusan Pembukaan UUD1945 yang benar ditunjukkan oleha. 1). 2). 5). 3), dan 4)b. 1), 3). 4). 5), dan 2)c. 3). 4), 1). 5). dan 2)d. 5), 4). 1), 3), dan 2)​

Jawaban:

14. B. Mengatur pembagian kekuasaan yang mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia (Fundamental = Dasar)

15. B. 1), 3), 4), 5), dan 2)

semoga membantu:)

13. hukum yang berisi peraturan bentuk, susunan pemerintah, sertsa hubungan kekuasaan antar alat-alat negara ialah hukum​

Jawaban :

Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat – alat negara ialah hukum hubungan tata negara.

Penjelasan :

Hubungan tata negara merupakan hukum yang berisi pengaturan bentuk dan susunan pemerintahan.

14. Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antaralat-alat negara ialah hukum… ​

Jawaban:

hukum hubungan tata negara

Penjelasan:

hukum tata negara adalah hukum yang berisi tentang pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan

semoga membantu

15. Hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat – alat negara ialah hukum

Jawaban:

hukum yang berisi pengaturan bentuk, susunan pemerintahan, serta hubungan kekuasaan antar alat-alat negara ialah hukum tata negara.

Hukum

Penjelasan:

Apa itu hukum

⇒ Hukum adalah aturan yang diberlakukan dan ditetapkan oleh suatu wilayah supaya seluruh masyarakat dapat mentaatinya. Hukum memiliki sifat yang mengikat, sehingga seluruh tingkah laku manusia akan diatur dalam hukum supaya mewujudkan hak-hak manusia di lingkungan sosial.

Di Indonesia penggolongan hukum beranekaragam, mulai dari berdasarkan:

Tempat Berlaku hukum

-Hukum nasional yang berlaku pada beberapa bagian wilayah tertentu dari suatu negara;

-Hukum internasional yang berguna dalam mengatur relasi hukum antar negara di dalam sebuah hubungan internasional;

-Hukum asing diberlakukan untuk wilayah negara asing;

-Hukum gereja adalah serangkaian hukum norma yang ditetapkan oleh gereja.

Bentuk

-Hukum tertulis merupakan hukum yang telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis seperti UUD, UU, proklamasi.

-Hukum tidak tertulis ialah hukum yang dipercaya dan sangat dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan. Contohnya seperti hukum adat setiap daerah, konvensi, dan lain sebagainya.

Cara Mempertahankan

-Hukum material yaitu tipe hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan diberlakukan secara umum;

Hukum formal yaitu tipe hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material.

Waktu Berlaku

-Hukum ius constitutum alias hukum positif merupakan jenis hukum yang diberlakukan saat ini tetapi hanya sebagian daerah masyarakat tertentu.

-Hukum ius constituendum alias hukum negatif merupakan jenis hukum yang diharapkan dapat diberlakukan pada waktu yang akan datang;

-Hukum ius naturale alias hukum alam adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja dan dimana saja dan mulai dari dulu sampai saat ini. Hukum inipun juga berlaku untuk selama-lamanya bagi siapapun juga di seluruh daerah.

Wujud

Hukum objektif adalah hukum yang mengatur tentang keterkaitan antara dua orang atau lebih dan berlaku secara umum;

Hukum subjektif yakni hukum yang muncul dari adanya hukum objektif serta berlaku bagi seorang atau lebih.

Isi

Hukum Pidana adalah hukum bagi masayarakt yang melakukan pelanggaran dan kejahatan, serta memuat larangan dan sanksi;

Hukum Tata Negara yakni adanya keterkaitan antara negara dengan bagian -bagiannya;

Hukum Tata Usaha Negara (administratif) yaitu wajib sebagai bentuk tugas dan kewajiban para pejabat negara;

Hukum Internasional adalah keterkaitan antar negara, misalkan hukum perjanjian internasional;

Hukum Perdata merupakan hubungan antar individu secara umum. Misalkan seperti hukum perdata, hukum keluarga, hukum perjanjian hukum harta gono gini (kekayaan);

Hukum Perniagaan adalah keterkaitan antara individu di dalam sebuah kegiatan perdagangan. Contoh hukum dagang adalah hukum tentang jual beli, hutang piutang, hukum untuk mendirikan perusahaan dagang dan sebagainya.

Sifat

Hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang memiliki paksaan mutlak serta diberlakukan dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun;

Hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan jika terdapat pihak-pihak bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam sebuah perjanjian.

16. Tolong dirangkum yaHakikat Pancasila sebagai Dasar Negara Berdirinya suatu negara membutuhkan dasar negara sebagai fondasi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.Dasar negara adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dalam bidang ideologi politik, ekonomi sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dasar negara merupakan falsafah negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Falsafah negara atau dasar negara menjadi sikap hidup pandangan hidup bagi masyarakat bangsa dan negara. Dasar negara yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara, philosofische grondslag dari negara, ideologi negara staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara.Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan sesuai dengan bunyi PembukaanUUD 1945, yang dengan jelas menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Berdasarkan ke
dudukannya sebagai dasar negara. Pancasila memiliki berbagai fungsi.Berikut beberapa fungsi Pancasila. 1 Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. 2 Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis4. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yangmewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk para penyelenggarapartal dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur5. Pancasila merupakan sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, pelaksanapemerintah, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsionalSebagal dasar negara, Pancasila menjadi asas bagi hukum tata negara Indonesia. Hal itu dapatterlihat dalam keterkaitan sila-sila Pancasila dengan pasal-pasal dalam konstitusi negara.1.Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini memiliki keterkaitan dengan Pasal 29 UUD Negara RI Tahun 1945. Sila pertama ini memberikan jaminan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai agamanya. Dengan jaminan ini, pemerintah dan alat perlengkapan negara yang lain dapat mengatur unusan beragama penduduk. Dalam bidang eksekutif pemerintah membentuk Kementerian Agama untuk mengatur segala persoalan agama di Indonesia Pemerintah juga menetapkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun dalam bidang yudikatif pemerintah membentuk pengadilan agama sebagai realisasi dari sila Ketuhanan yang Maha Esa.2.Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konstitusi, sila ini terdapat dalam Pasal 34.Pasal 34 menjadi landasan konstitusional bagi berdirinya lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, panti wreda, rumah singgah, dan lain-lain. Pemerintah pun membentuk satu kementerian, yaitu Kementerian Sosial untuk menangani masalah yang berkaitan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.3. Persatuan Indonesia. Sila ini disebut sebagai asas kebangsaan. Asas kebangsaan dapat terlihat dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan, penggunaan hukum nasional Indonesia, perilaku mencintai dan membela tanah air dalam keadaan apa pun, baik aman maupun kacau.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Dalam konstitusi, sila ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2). Makna dari sila ini adalah agar seliap tindakan dari pemerintah berdasarkan kemauan/kehendak rakyat. Semua itu harus dipertanggungjawabkan pemerintah kepada rakyat melalui parlemen5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konstitusi, sila ini terdapat dalam Pasal 33. Sila ini menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.​

Jawaban:

Hakikat pancasila sebagai dasar negara

Pancasila merupakan dasar negara

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945

pancasila juga memiliki fungsi yaitu

1 Pancasila sebagai dasar negara

2 Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia

3. Mewujudkan cita-cita hukum

4.pancasila memiliki norma yaitu

mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk para penyelenggara

partal dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

5.Pancasila merupakan sumber semangat

Pancasila juga memiliki isi yang wajib dihafal

1. Ketuhanan yang maha esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penjelasan:

Maaf ya kalau rangkumannya aga panjang aku ambil yang penting soalnya =)

17. Sebagai warga negara yang baik seharusnyaa. berharap agar UUD 1945 hasil amandemenbersikap25. Kedudukan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-undang (Perppu) dalam sistem hukumnasional adalah ….a lebih tinggi daripada undang-undangb. lebih rendah daripada undang-undangc. sederajat dengan undang-undangd. sederajat dengan peraturan pemerintah26. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undanganyang berlaku di Indonesia sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, Undang Undang Dasar1945 ….a. menempati urutan tertinggib. merupakan sumber hukum bagi pemerintahpusatc. landasan hukum penyusunan undang-undangd. satu-satunya sumber hukum tertulis27. Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintahagar UUD 1945 dapat dilaksanakan denganbaik yaitu ….a. menyiarkan isi UUD 1945 di dalam acara TVb. mengundang para cendikiawan untukmengkaji isi UUD 1945c. menuliskan isi UUD 1945 hasil amandemendi dalam surat kabard. melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD1945 dalam penyelenggaraan negara3. Pada saat ini negara/pemerintah sedangmelaksanakan UUD 1945 hasil amandemen.dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknyab, tidak perlu memikirkan masalah pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemenG, memperhatikan perilaku para pejabatnegara agar tidak menyimpang dari UUD1945d. percaya sepenuhnya terhadap para pejabatbahwa tidak akan melanggar UUD 1946hasil amandeman29. Sikap siswa yang seharusnya dilakukansetelah UUD 1945 diamandemen yaitu …a. mengikuti kursus-kursus tentang hukumnasionalb. mengawasi kegiatan guru apakah sudahsesuai dengan UUD 1945c. berusaha mempelajari dan melaksanakanisi UUD 1945 hasil amandemend. membeli buku-buku yang menjelaskantentang amendemen UUD 194530. Berikut ini merupakan tujuan negara RepublikIndonesia yang tercantum diPembukaan UUD 1945, kecuali ….a. melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesiab. memajukan kesejahteraan umumc. mencerdaskan kehidupan bangsad. membantu bangsa lain yang ditimpamusibahdalamtuk mengasah cara hornilimui​

Jawaban:

25. C

27. C

29. C

30. A

Maaf Yah Saya cuma bisa itu aja

dan Maaf bila salah :)

18. Hukum yg berisi pengaturan bentuk,susunan pemerintahan,serta hubungan kekuasaan antar alat negara yaitu

Jawaban:

hukum yang berisis pengaturan bentuk dan susunan pemerintahan yaitu hubungan tata negara

19. 2 Pancasila sebagai dasar negara merupakan papanIndonesia Pernyataan tersebut mengandungPenilaian HarianPilihlah jawaban yang paling benar1. Pancasila tercantum dalam alinea keempatPembukaan OUD NRI Tahun 1945. Pernyataantersebut menunjukkan bahwa Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 memuat salah satu dasar pokokhukum positif Indonesia harus sesPancasila jika terbukti bertentangan dengePancasila, peraturan tersebut batal dehukumd. Pancasil adalah sumber dari segala sumbhukum bagi semua peraturan perundanundangan yang berlaku di Indonesia3. Dilihat dari fungsinya Pancasila mempunfungsi pokok sebagai dasar negara. Pancassebagai dasar negara merupakan sumber dsegala sumber hukum yang memiliki konsekuea bentuk negaradasar Gafat negarasusunan pemerintahan negarau bagi peraturan perundang-undangan bin dipengertianPancasi dosbarkan dalam undang-undangisi dan tujuan dari peraturan perundanundangan Republik Indonesia tidak bolmenyimpang dari jiwa Pancasilab. nilai-
nilai Pancasila harus menyesuaikperaturan perundang-undangan di IndonePancasila harus diuji dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia​

Jawaban:

3

Penjelasan:

maaf klo salah ya

Video Terkait