Bagaimana Cara Pemerintah Daerah Dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah

  Edukasi
Bagaimana Cara Pemerintah Daerah Dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah

Bagaimana cara pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah?

Daftar Isi

1. Bagaimana cara pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah?

dengan membentuk apbd atau anggaran perbelanjaan daerah maaf klo salahDengan cara membentuk Anggaran Pendapatan Daerah

Smoga membantu

2. bagaimana cara pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah?

Dengan membentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

3. keuangan daerah dan pembuatan APBD yang berisi tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah ….​

Jawaban:

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD)

4. sebutkan pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggungjawab

mengelola sumber daya alam daerah dengan otorisasi pemerintah setempat dibawah pengawasan pemerintah pusat.Gubernur
Maaf kalau salah !!

5. pemerintah daerah wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada

dewan perwakilan rakyat (DPR)

6. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada

Jawaban:

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)

Penjelasan:

semoga membantu maaf kalau salah jika benar jadikan jawaban terbaik (´・ω・`)

7. 1. Mengapa pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting. 2. Apa sebetulnya tujuan dari pertanggungjawaban pemerintah?​

Jawaban:

1.Pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat penting karena memiliki beberapa alasan krusial:

a. Kepercayaan Publik: Pertanggungjawaban pemerintah adalah salah satu cara untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik. Ketika pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, masyarakat merasa lebih yakin bahwa pemerintah bertindak dengan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.

b. Kendali dan Pengawasan: Pertanggungjawaban pemerintah memungkinkan adanya kendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan sumber daya publik. Dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi apakah pemerintah telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.

c. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: Pertanggungjawaban pemerintah juga berfungsi sebagai pembatas terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pemerintah tunduk pada pertanggungjawaban, mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat. Hal ini dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

d. Pembelajaran dan Perbaikan: Melalui pertanggungjawaban, pemerintah dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan meningkatkan kinerja mereka di masa depan. Evaluasi terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dan area perbaikan, sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan yang lebih baik dan efektif di masa yang akan datang.

2.Tujuan dari pertanggungjawaban pemerintah dapat dilihat dari beberapa perspektif yang saling terkait:

a. Transparansi: Salah satu tujuan utama pertanggungjawaban pemerintah adalah menciptakan transparansi dalam tindakan dan keputusan pemerintah. Dengan mempublikasikan informasi yang relevan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka, pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kebijakan dan penggunaan sumber daya publik.

b. Akuntabilitas: Pertanggungjawaban pemerintah juga bertujuan untuk menegakkan prinsip akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat yang mereka layani. Dengan demikian, masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban dan memberikan sanksi atau pujian yang sesuai berdasarkan kinerja pemerintah.

c. Efisiensi dan Efektivitas: Pertanggungjawaban pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerja mereka, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih bijaksana.

d. Legitimitas: Pertanggungjawaban pemerintah juga berhubungan dengan legitimasi pemerintah dalam mata masyarakat. Dengan memberikan pertanggungjawaban yang baik, pemerintah dapat memperkuat legitimasinya sebagai pemegang mandat publik.

Secara keseluruhan, tujuan dari pertanggungjawaban pemerintah adalah untuk membangun kepercayaan, mengendalikan penggunaan kekuasaan, mendorong transparansi, menegakkan akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat legitimasi pemerintah.

8. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada

Jawaban:

masyarakat

Penjelasan:

semogamembantu.

9. Jelaskan bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk pemerintah daerah?

Bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk pemerintah daerah adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan Juni tahun berjalan).

Pembahasan

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota/) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan Juni tahun berjalan). Laporan keuangan tersebut berupa :

– Laporan Realisasi Anggaran

– Neraca

– Laporan Arus Kas

– Catatan atas Laporan Keuangan

penyajiannya tersebut berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan lampiran laporan keuangan perusahaan negara/BUMN pada LKPP dan lampiran laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD.

Setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggung-jawab didalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Pelajari lebih lanjut      

Demikian pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah daerah. Untuk mempelajari lebih lanjut dapat dibaca secara lengkap pada link brainly di bawah ini :

1. Materi tentang pihak yang memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah brainly.co.id/tugas/21697797

2. Materi tentang karakteristik dari laporan keuangan daerah brainly.co.id/tugas/21697721

3. Materi tentang tugas-tugas BPK brainly.co.id/tugas/1464065

———————————————————————————————

Detil Jawaban    

Kelas : X (SMA)    

Mapel : Ekonomi  

Bab : Konsep Manajemen

Kode : 10.12.6

Kata kunci : pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah daerah, laporan keuangan daerah, BPK

10. jelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga pemerintahan daerah dan sebutkan cara laporan pertanggungjawaban kepala daerah? ​

Lembaga pemerintahan daerah adalah organisasi yang bertanggung jawab atas pemerintahan di suatu wilayah atau daerah tertentu di dalam suatu negara. Lembaga pemerintahan daerah biasanya dipimpin oleh seorang kepala daerah atau gubernur, bupati, atau walikota.

Laporan pertanggungjawaban kepala daerah adalah laporan yang disusun oleh kepala daerah untuk memberikan informasi tentang kinerja pemerintahannya kepada publik. Laporan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pencapaian target program, pengelolaan keuangan, serta evaluasi kinerja pegawai.

Cara laporan pertanggungjawaban kepala daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Laporan tertulis: Kepala daerah dapat menyusun laporan tertulis yang berisi informasi tentang kinerja pemerintahannya. Laporan ini dapat diterbitkan dalam bentuk buku atau dipublikasikan di website resmi pemerintahan daerah.

2. Pidato pertanggungjawaban: Kepala daerah dapat memberikan pidato pertanggungjawaban di hadapan publik dan media massa. Pidato ini dapat disiarkan langsung di televisi atau radio, atau diunggah ke website resmi pemerintahan daerah.

3. Forum interaktif: Kepala daerah dapat mengadakan forum interaktif dengan publik untuk memberikan informasi tentang kinerja pemerintahannya dan menjawab pertanyaan dari publik.

4. Publikasi di media sosial: Kepala daerah dapat mempublikasikan laporan pertanggungjawaban di akun media sosial resmi pemerintahan daerah untuk memudahkan akses bagi publik.

5. Konsultasi langsung: Kepala daerah dapat melakukan konsultasi langsung dengan masyarakat atau pihak-pihak terkait untuk membahas laporan pertanggungjawaban dan mendapatkan umpan balik dari publik.

makasihnya jangan lupa : http://saweria.co/yusufwahyur

11. Kewajiban kepala daerah diantaranya adalah A.melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah B.mengelola kekayaan daerah dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah C.mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerahnya D.mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya

Jawabannya :
D.mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya.

Alasan :
Karena memiliki otonomi daerah

12. pemerintah daerah mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemerintah pengertian dari asas

Pengertian dari asas pembantuan

13. Bagaimana pemeirntah mempertanggungJawabkan keuangan daerah kepada masyarakat ?

Upaya pemerintah daerah dalam mempertanggung jawabkan keuangan daerah adalah dengan memberikan laporan setiap triwulan kepada DPRD dan setiap tahun anggaran berakhir

semoga bermanfaat

14. setiap Daerah dipimpin oleh Kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan memeberikan laporan keteranggan pertanggungjawaban kepada…..​

Jawaban:

pemerintah kota yang tingkat nya lebih tinggu

15. Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD yang berisi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah

Dasar hukum dal
am penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD yang berisi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Pembahasan

Pengertian  

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Landasan hukum dari penyusunan APBD tercantum dalam :

1. UUD 1945 pasal 23 ayat 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang, dan apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulakn pemerintah, maka pemerintah melaksanakan APBN tahun sebelumnya.

2. UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 78 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun dasar hukum keuangan daerah dan APBD adalah :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan kedua Undang-Undang dasar 1945

2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

Di dalam pasal 20 UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa :

– APBD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat satu bulan setelah APBN ditetapkan.

– Perubahan APBD ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

– Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

4. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Tujuan penyusunan APBD adalah  

a. membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah daerah;  

b. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan;  

c. memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja;  

d. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.

Pelajari lebih lanjut   

Demikian pembahasan mengenai dasar hukum APBD. Untuk mempelajari lebih lanjut dapat dibaca secara lengkap pada link brainly di bawah ini :

1. Materi tentang dasar hukum perimbangan keuangan daerah brainly.co.id/tugas/8758837

2. Materi tentang dasar hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia brainly.co.id/tugas/12611362

3. Materi tentang dasar hukum pemerintah daerah brainly.co.id/tugas/1598431

————————————————————————————————————–  

Detil Jawaban    

Kelas : XI (SMA)    

Mapel : Ekonomi  

Bab : APBN dan APBD dalam Pembangunan Ekonomi

Kode : 11.12.6

Kata kunci : Dasar hukum APBD, APBN

16. keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah disebutA. pengawasan keuangan daerahB. penanganan keuangan daerahC. penataan keuangan daerahD. pengelolaan keuangan daerahE. manajemen keuangan daerah​

Jawaban:

d. pengelolaan keuangan daerah

17. dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan apbd yang berisi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah ….

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD yang berisi tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah PP No. 105 Tahun 2000 berisi tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.

Penjelasan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah. Satu tahun sesuai dengan peraturan setempat. APBD dapat digunakan sebagai agen Pemerintah daerah menghubungi masyarakat mengenai prioritas alokasi oleh parlemen, pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan DPRD. Komponen belanja daerah mewujudkan fakta bahwa pemerintah daerah membelanjakan uangnya untuk pelayanan publik. Belanja daerah memiliki empat pos utama, yaitu biaya tenaga kerja, barang dan jasa, belanja modal, dan pembelian lainnya. Belanja daerah ini memberikan informasi mengenai prioritas belanja pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan warga.

Pelajari lebih lanjut:

Pelajari lebih lanjut materi tentang keuangan daerah, pada: https://brainly.co.id/tugas/9808741

#BelajarBersamaBrainly

18. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik pasal 1 ayat 1 maksud negara kesatuan adalah a. Indonesia terbagi dalam beberapa daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas nyata dan bertanggungjawab dengan demikian terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah b. Indonesia tidak terbagi dalam beberapa daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas nyata dan bertanggungjawab dengan demikian terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerahc. Indonesia terbagi dalam beberapa daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang tidak luas nyata dan bertanggungjawab dengan demikian terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah d. Indonesia tidak terbagi dalam beberapa daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas nyata dan bertanggungjawab dan hanya terdiri dari pemerintah pusat saja ​

Jawaban:

jawabannya A

Penjelasan:

maaf sy tidak kasi tulisan penjelasanya

semoga membantu

Jawaban:

a.indonesia terbagi dalam beberapa

Penjelasan:

maaf ya kalo salah

19. pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah dadrah kpd pemerintah pusat dan memberikan pertanggungjawaban kpd​

Jawaban:

Kepala Daerah wajib memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah (pasal 27 ayat 2 UU 32/2004).

Penjelasan:

semoga membantu

Video Terkait